Sedangkan tantangan dari luar saat ini adalah tuntutan globalis asi berupa mekanisme pasar bebas yang telah masuk ke dalam area jasa pelayanan kesehatan. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menjadi kesepakatan bersama negaranegara ASEAN memasukkan jasa kesehatan dalam salah satu bidang yang mengharuskan setiap negara membuka pintu selebar-lebarnya terkait akses jasa maupun investasi.

Dalam periode tahun 2006 hingga pertengahan 2015, Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran (MKDI) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap presiden menerima pengaduan sebanyak 400 lebih. Dari pengaduan tersebut, sebesar 96% merupakan pengaduan yang bersumber dari masyarakat, sedangkan sisanya berasal dari institusi, dinas kesehatan, rumah sakit, dan dari kementerian kesehatan.
Sedangkan untuk permasalahan yang diadukan, sebesar 59% mempermasalahkan standar pelayanan yang dilakukan oleh dokter, 18% terkait dengan kompetensi, 7% karena komunikasi, 6% karena dishonesty, 4% karena penelantaran, 4% karena urusan rumah tangga, dan 2% karena pembiayaan.1

Pada April 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melaporkan sebanyak 11,9 juta kasus yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit. Dan sebanyak 1,54 juta kasus non spesialistik terbanyak yang dirujuk antara lain hipertensi esensial, asthma unspecified, impacte d cerumen, dan bronchitis.2 Keempat kasus non spesialist ik tersebut merupakan diagnosis yang digolongkan kepada tingkat kemampuan 4 di dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012. Tingkat kemampuan 4
diartikan bahwa dokter mampu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan  secara mandiri dan tuntas.3

Dari laporan MKDI dan BPJS Kesehatan di atas menyorot profesionalis me dokter dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak
pihak mendiskreditkan kualitas dokter  yang memberikan pelayanan saat ini lebih buruk dari pelayanan dokter luar negeri. Hal ini yang kemudian dikaitkan dengan angka berobat orang Indonesia ke luar negeri. Tahun 2011, dilaporkan sebanyak 47 persen dari total jumlah pasien di Singapura berasal dari Indonesia.4 Kementerian Kesehatan RI sebesar 110 triliun dana yang dibawa oleh pasien berobat ke luar negeri.5 Sebagian besar pasien yang memilih berobat ke luar negeri menyatakan alasannya terutama karena pelayanan yang baik dan ramah dari dokter di luar negeri.4 Hal ini mungkin membuktikan laporan MKDI terkait penyebab pengaduan masyarakat terhadap pelayanan dokter disebabkan karena komunikasi yang kurang baik antara dokter dan pasien.

Situasi di atas menimbulkan pertanyaan, apakah memang dokter Indonesia tidak profesional? Untuk menjawab ini saya akan mengulasnya melalui sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kondisi nyata di ruang-ruang praktik dokter pun perlu untuk dilihat sebagai dasar pertimbangan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut.

 

Pelayanan Kesehatan Bermutu


Mengulas sisi peraturan perundang-undangan haruslah diawa li dari konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Terdapat dua pasal di UUD yang menyebutkan kata “Sehat”, yaitu :6

• Pasal 28H ayat (1)
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, ber tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

• Pasal 34 ayat (3)
“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Penyebutan kata “Setiap orang…” di dalam Pasal 28H haruslah diartikan disini seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai pemberi atau
penerima layanan kesehatan. Sedangkan pada Pasal 34, secara tegas konstitusi mengamanhkan negara untuk menyedia kan
fasilitas kesehatan yang layak. Kata “layak” dapat diartikan juga kepatutan, bermutu baik, atau terstandar.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan :7


• Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

• Pasal 24
Ayat 1 “Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
Ayat 3 “Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri


• Pasal 54 ayat (1)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.

Pada Pasal 19, penegasan sebagaimana pasal 34 UUD ditekankan pada peran pemerintah. Selain upaya kesehatan yang bermutu, disebutkan mengenai aspek aman, efisien, dan terjangkau. Kata “mutu” diulangi pada pasal 54. Selanjutnya pada Pasal 24, penekanan pada peran tenaga kesehatan harus  memenuhi tiga kata standar yaitu standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Penyebutan kata standar telah ada di dalam Undang-Undang
nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:8

• Pasal 44
(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.

• Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

 

Pengertian masing-masing kata standar disebutkan dalam penjelasan pasal, yaitu :8

  1. STANDAR PROFESI adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesio nal nya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
  2. STANDAR PELAYANAN adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
  3. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan
    suatu proses kerja rutin tertentu. Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.

 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dokter yang disebutkan dalam undang-undang praktik kedokteran,
merumusk an pengertian Standar Profesi terdiri dari :

  1. Standar Etik (kode etik) yang disusun oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) di lingkungan IDI;
  2. Standar Kompetensi yang disusun oleh IDI melalui perhimpunan terkait lalu disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  3. Standar Pendidikan yang disusun oleh kolegium terkait bersama asosiasi institusi pendidikan kedokteran lalu disah kan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; dan
  4. Standar Pelayanan yang disusun oleh IDI melalui perhimpunan terkait lalu disahkan oleh Menteri Kesehatan.


Kode etik sebagai norma yang menjaga keluhuran profesi dokter haruslah menjadi pegangan utama setiap dokter. Kode etik merupakan konsensus bersama kalangan profesi untuk menjaga tindak tanduk anggota profesi agar selalu dalam koridor profesiona lisme. Kode etik merupakan bagian dari penjaga an mutu dokter sepanjang yang bersangkutan melakukan praktik kedokteran dan berinteraksi dengan masyarakat atas nama profesi.


Setiap negara yang memiliki National Medical Association (NMA) memiliki satu kode etik yang juga didasarkan pada kode etik internasional. Di Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) telah ditetapkan oleh IDI sebagai norma utama yang berlaku di kalangan profesi dokter di Indonesia. KODEKI saat ini memuat 21 pasal yang terdiri dari :9

  1. Kewajiban Umum
  2. Kewajiban dokter terhadap pasien
  3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
  4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri

Di dalam KODEKI juga memuat Lafal Sumpah Dokter yang wajib diucapkan oleh setiap lulusan dokter di fakultas kedokteran. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau sanksi berat berupa dikeluarkan dari keanggotan IDI. Sanksi berat dari pelanggaran etik menyebabkan seorang dokter tidak boleh melakukan prakti k kedokteran di mana pun.

Standar kompetensi telah disusun oleh IDI bersama perhimpun an terkait. Untuk dokter, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI). Untuk standar pendidikan yang disusun oleh institusi pendidikan melibatkan kolegium terkait telah ditetapkan juga oleh KKI melalui Perkonsil nomor 10 tahun 2012 tentang  Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI). Kedua standar ini yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan mutu
lulusan fakultas kedokteran melalui uji kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, uji kompetensi diselenggarakan oleh institusi pendidikan berkoordinasi dengan IDI.10 Uji kompetensi juga sebagai syarat seorang dokter mendapat sertifikasi awal dari kolegium.

Dengan memperoleh ijazah atau sertifikat profesi dokter, setiap lulusan fakultas kedokteran dapat melakukan registrasi di KKI untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR). Meski di tahap awal, STR yang diperoleh adalah STR dengan kewenagan terbatas karena lulusan baru harus menempuh fase in ter nsip dokter selam kurang lebih satu tahun.10 Pasca internsip dokter, barulah diperoleh STR definitif yang dapat digunakan untuk memperolah Surat Ijin Praktik (SIP) di maksimal tiga tempat praktik yang diterbitkan oleh dinas kesehatan setempat.


IDI sendiri telah menetapkan bahwa setiap lima tahun sekali setiap dokter wajib melakukan sertifikasi ulang (resertifikasi) melalui program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB). Di dalam program ini setiap dokter harus mampu menilai diri sendiri terkait kekurangan dan kebutuhannya dalam menjaga kompetensinya. Satuan kredit profesi (SKP) yang wajib dikumpulkan oleh dokter meliputi kegiatan klinis (profesional ), pembelajaran, kegiatan sosial kemasyarakatan dan organisasi profesi, pengembangan ilmu, ataupun publikasi-publikasi
ilmiah kedokteran.11

Dalam pelayanan kepada masyarakat sehari-hari, ditentu kan perlu adanya standar pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran telah membaginya menjadi:12

  1. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat
    oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri.
  2. Standar Prosedur Operasional (SPO), suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang dibakukan untuk me nyelesai ka n proses
    kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasar kan konsensus bersama dalam melaksana kan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. SPO dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. SPO disusun dalam bentuk Panduan Praktik Klinis (clinical practice guidelines) yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway), algoritme, protokol, prosedur atau standing order.

Turunan dari itu, melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah menjadi dasar bagi dokter dalam menjalan kan praktik sehari-hari guna menjamin terstandarnya pelayanan kepada masyarakat.13

Dengan hadirnya standar pelayanan, harus didukung juga dengan aspek lain yang erat kaitannya dengan palayanan kedokteran, yaitu sarana prasarana kesehatan. Sarana prasaranan pelayanan seperti ruang praktik, alat-alat kesehatan, bahan medis habis pakai, laboratorium, serta obat-obatan juga harus sejalan dengan standar yang ditetapkan dalam panduan praktik klinik. Tanpa sarana prasarana yang mendukung, keahlian yang dimiliki oleh seorang dokter tidak dapat dijalankan secara optimal. Tentu hal ini akan tetap merugikan pasien sebagai penerima jasa layanan
kesehatan.

Selain faktor sumber daya manusia (SDM) kesehatan khususnya dokter yang terjamin melalui proses kelulusan dan sertifikasi, faktor sarana prasarana kesehatan yang mendukung, hal lain yang juga sangat penting adalah sistem kesehatan itu sendiri. Sistem kesehatan adalah sebuah sistem yang saling terkait dalam menjalan kan program kesehatan. Mulai dari pendidikan kedokteran yang bermutu, infrastruktur kesehatan yang terstandar, layanan informasi kesehatan yang merata dan mudah dipahami, serta aspek pembiayaan kesehatan yang juga terjamin.

Masyarakat kita perlu diedukasi mengenai struktur pelayanan kesehatan yang terstandar, kaitannya dengan proses layanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif dan paliatif. Masyarakat harus terus diedukasi mengenai proses pelayanan kesehatan berjenjang serta aspek administratif yang berhubungan dengan sistem pelayanan. Dan yang terpenting adalah masyarakat harus diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh layanan kesehatan.

 

Kesimpulan

Dengan sistem penjaminan mutu dokter melalui kepatuhan dan penerapan standar profesi seharusnya dokter Indonesia selal u menghadirkan pelayanan yang profesional kepada masyarakat. Namun kepatuhan terhadap standar profesi harus didukung dengan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan sarana prasarana pendukung lainnya serta sebuah siste m kesehatan yang terintegrasi dan saling harmonis. Peran masing-masing pemangku kebijakan di bidang kesehatan, baik komponen pemerintah dan lembaga negara serta organisasi profesi. Penjaminan mutu dokter harus dilakukan dari hulu hingga ke hilir, yaitu dari proses pendidikan hingga penjagaan mutu dokter di area pelayanan.
 

Referensi

  1. Laporan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDI) April 2015
  2. Kebijakan Pelayanan dan Pembayaran Dalam Program JKN. BPJS Kesehatan. h t t p : / / w w w . d e p k e s . g o . i d / r e s o u r c e s / d o w n l o a d / i n f o - t e r k i n i / rakerkesnas_gel2_2016/Kepala%20BPJS.pdf Diakses tanggal 10 januari 2017
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
  4. Indonesia Punya Modal Bersaing dengan Negara Lain. Kompas 25 Januari 2017. https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170125/281788513773739 Diakses tanggal 18 April 2017
  5. Ratusan Triliun Mengalir ke RS di Luar Negeri untuk Biaya Berobat Orang Indonesia. http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/01/25/ratusan-triliunmengalir-ke-rs-di-luar-negeri-untuk-biaya-berobat-orang-indonesia Diakses tanggal 18 April 2017
  6. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945
  7. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  8. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  9. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Majelis Kehormatan Etik Kedokteran- Ikatan Dokter Indonesia. Tahun 2012
  10. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  11. Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, Edisi 2. Ikatan Dokter Indonesia. Tahun 2013.
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
  13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik
    Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish