PRIVILEGE CARD™ Medika

1.Member PCM dibuat sebagai bentuk apresiasi pengabdian untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. 2. Sebagai bentuk mobilitas tinggi yang diberikan oleh PT Medika Media Mandiri untuk semua tenaga medis di seluruh Indonesia. 3. Memfasilitasi pendukung dalam pemenuhan kebutuhan resertifikasi tenaga medis di seluruh Indonesia.

Edisi Mei 2016

Segera berlangganan dan dapatkan keuntungan menarik lainnya!
camera slider joomla

JKN dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), khususnya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang dimaksud adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dasar kesehatan. Jaminan tersebut diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerin­tah. Jadi, bukan jaminan kesehatan yang diberikan secara gratis. Mengenai kepesertaan, ada 2 kelompok peserta BPJS Kesehatan, yaitu PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan bukan PBI. PBI meliputi peserta non-penerima upah yang mendaftarkan diri ke BPJS cabang setempat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. Sedangkan peser­ta bukan PBI adalah penerima upah dan pekerja yang didaftarkan oleh per­usahaan atau mendaftarkan diri secara pribadi maupun kelompok 

Dalam pelaksanaannya nanti, masalah yang mung­kin dihadapi adalah masih rendahny­a kesadaran masya­rakat terhadap pentingnya program Jaminan Kesehatan. Selain itu, pekerja penerima upah belum seluruhnya menja­di peserta dan pekerja bukan penerima upah masih belum terjangkau. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah penegakan hukum yang masih lemah dan masalah pelayanan kesehatan yang  selalu dihubu­ngkan dengan faktor demogarafi serta geografi Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk hal terkait. Sosialisasi yang baik akan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta dan pemberi kerja, akan hak dan kewajibannya; serta manfaatnya menjadi peserta Jaminan kesehatan. Sosialilasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan JKN.

Untuk mendukung pelaksanaan JKN, penegakan hukum juga perlu ditingkatkan. BPJS merupakan badan hukum publik yang diberi kewenangan tertentu untuk menegakkan kepatuhan peserta dan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini termasuk memberikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja. Dengan demikian, pelaksanaan JKN dapat dilaksanakan secara efektif.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, perlu perencanaan yang matang dalam penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis atau para medis, serta persediaan obat. Penyediaan dilakukan secara proporsional sampai ke daerah pelosok, dari Sabang sampai Merauke. Di samping itu, perlu didukung juga oleh sumber pembiayaan yang memadai. (Redaksi)

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish