Dr. Pribakti B., Sp.OG(K)*

 

 

Sejak program Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) berjalan, animo masyarakat terhadap asuransi jadi meningkat. Baik yang sudah memiliki asuransi maupun yang belum, ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Bagaimana tidak, hanya dengan membayar premi yang terhitu­ng murah setiap bulan, peserta BPJS dijanjika­n dapat berobat tanpa perlu menambah biaya apa-apa lagi.

Read More

Masih Berani Jadi Dokter?  

 

Dr. Pribakti B., Sp.OG(K)*

 

 

Semua tahu bahwa biaya kuliah pada program studi pendidikan dokter di berbagai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, lebih mahal dibandingkan program studi lain. Sumbangan pembinaan pendidikan uang kuliah tunggal per semester bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Read More Belum lagi biaya hidup per bulan dan pembelian buku-buku kedokteran standar. Dulu, pada masa Orde Baru, biaya kuliah fakultas kedokteran, khususnya di Universitas Negeri, relatif terjangkau, termasuk bagi masyarakat kurang mampu. Mahalnya biaya kuliah pendidikan dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, sangat terasa sejak reformasi, khususnya sejak Perguruan Tinggi mendapat statu­s Badan Hukum Milik Negara.

Besarnya dana yang diperoleh dari pendidikan dokter membuat banyak univers/­itas swasta mengajukan pendirian fakultas kedokteran. Akibatnya, jumlah fakultas kedokteran pun melonjak drastis pada 2008-2010. Dalam rentang dua tahun itu, jumlah fakultas kedokteran naik 38 persen dari 52 menjadi 72 fakultas. Meski baru berdiri, banyak fakultas kedokteran menerima mahasiswa baru sampai 100 mahasiswa per tahun. Padahal, ketentua­n maksimum jumlah mahasiswa yang boleh diterima pada tahun pertama fakulta­s kedokteran hanya 50 mahasiswa.

 

Akibatnya, jumlah mahasiswa yang besa­r tidak didukung oleh rasio dosen dan mahasiswa 1 : 10 untuk tahap preklinik dan 1 : 5 untuk tahap klinik. Alat peraga dan peralatan laboratorium lain juga tak memadai. Demikian pula rumah sakit pendidi­kan yang dimiliki. Ini membuat KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)  belakangan menghentikan pemberian izin pendirian fakultas kedokteran baru, meski banyak piha­k menentang. Pertimbangan lain, denga­n jumlah lulusan dokter 8.500 orang per tahun dari 52 fakultas yang sudah menghasilkan lulusan, ditargetkan akan ada 100.000 dokter pada tahun 2015. Ini akan membuat rasio dokter dibandingkan penduduk 1 : 2.500, sesuai rasio ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

 

 

 

Mahalnya pendidikan dokter berim­plika­si pada banyak hal, mulai dari kualitas mahasiswa yang masuk, kualitas lulusan yang dihasilkan, hingga dampak pada siste­m kesehatan dan pemenuhan hak rakyat untuk hidup sehat. Dokter menum­puk di kota besar dan enggan bertugas di daerah, apalagi daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Keinginan mengembalikan biaya pendidikan dokter yang besar dan niat melanjutkan pendidikan dokter spesialis yang sangat mahal membuat banyak praktik kedokteran yang menyalahi disiplin dan etika dokter.

 

Praktik menyimpang itu antara lain diag­nosis serampangan, peresepan dan pemeriksaan laboratorium yang tak rasio­nal, hingga perselingkuhan dokter dengan perusahaan farmasi. Kerumitan ini bertumpu dari ketidakjelasan pemerintah dalam memandang fungsi dokter. Penting­nya fungsi dokter menjaga kesehatan seluru­h warga negara sama halnya dengan fungsi tentara yang menjaga pertahanan dan keamanan negara atau polisi yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pendidikan tentara dan polisi tak menimbulkan masalah karen­a semua biaya ditanggung negara. Lulusan akademi militer ataupun akademi kepolisian pun dapat ditempatkan dan dipindahkan ke seluruh wilayah Tanah Air karena negara menjadikan tentara dan polisi sebagai tenaga strategis, sedangkan dokter belum.

 

Pasal 34 Ayat 3 Perubahan Keempat UUD 1945 menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pela­yanan umum yang layak. Guru Besar Fakul­tas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Amal Chalik Sjaaf, mengatakan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehat­an ini bukan hanya gedung atau tem­pat tidur pasien, melainkan juga pe­nyediaan peralatan medik dan tenaga kesehatan. ”Ini berarti, semua tenaga kesehatan itu, termasuk dokter, adalah tenaga strategis,” katanya.

 

Artinya, posisi dokter setara dengan tentara dan polisi. Oleh ka­ren­a itu, biaya pendidikan dokte­r mestinya harus ditanggung negara. Hanya dengan cara ini, negara dapat ”memaksa” dokter untuk bertugas di seluruh pelosok Nusantara. Pemerataan dokter mendesak dilakukan karena setiap warga negara berhak untuk hidup sehat. Jika tidak segera dilakukan, pelaksanaan sistem jaminan kesehatan semesta pada 2014 yang memberikan akses layanan keseh­atan gratis bagi rakyat miskin dan ku­ran­g mampu terancam gagal akibat tidak ada dokter di daerah-daerah tertentu.

Di negara lain yang lebih kapitalis, seperti Singapura, 80 persen biaya pendidikan dokter ditanggung negara. Sisanya, mahasiswa dapat meminjam dari bank dengan bunga yang ditekan negara seminimal mungkin. Tak ada aturan mereka harus bekerja untuk Pemerintah Singapura. Namun, mereka selalu diingatkan bahwa yang membiayai kuliah mereka adalah rakyat. Jika mahasiswa kedo­kteran di Indonesia tetap diwajibkan menanggung sebagian besar biaya pendidikannya, memang keharusan bertugas di daerah terpencil merupakan hal yang tidak adil. Apalagi tidak ada kejelasan jen­jan­g karier dan pendidikan lanjutan bagi mereka. Padahal, jumlah dokter terus meningkat. Bila ditanya peran negara terhad­ap profesi dokter, baik perlindungan hukum, tunjangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anaknya  masih minim.  Para dokter Indonesia kini harus berjuang sendiri untuk kesejahteraan hidupnya yang bukan dijamin oleh pe­merin­tah dan negara. Yang perlu diingat bahwa menjadi dokter adalah sebuah piliha­n hidup yang memiliki tujuan mulia serta mengedepankan rasa kemanusiaan, sebuah profesi yang diharapkan oleh masyarakat masih mempunyai hati nurani di saat oleh profesi lain dianggap sepi. Jadi, masih beranikah menjadi dokter?

Dr. Pribakti B., Sp.OG(K)*

 

Tidak dapat diingkari bahwa perempuan sejak berabad-abad telah meng­alami berbagai kemajuan. Tetapi, catatan tentang penduduk miskin di dunia menunjukkan bahwa 2/3 dari 800.000 juta orang dewasa yang buta huruf dan 70% penduduk yang digolongkan sangat miskin terdiri atas perempuan.

Read More

Dokter dan Keingintahuan Pasien 

 

Dr. Pribakti B., Sp.OG(K)*

 

Harus diakui, di era globalisasi dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadar­an akan pentingnya kesehatan semakin meningkat pula. Hal ini menyebabkan penilaian masyarakat terhadap pelaksana pelayanan kesehat­an menjadi lebih kritis. Oleh karena itu, mau tidak mau dokter harus lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan nilai pada masya­rakat ini dan perlu terus menerus meningkatkan mutu pelayanannya, baik di tingkat Puskemas, Rumah Sakit, maupun di kamar praktik swasta.

Read More

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Login Form

Who's Online

Kami memiliki 44 tamu dan tidak ada anggota online