Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Tanggal : 09 Jul 2020 16:27 Wib

---

                       
 ABSTRAK  
ABSTRACT

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan langgeng sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama maupun latar belakang budaya, sosial bahkan latar belakang politik seseorang. Intinya bahwa siapupun memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia dan bukan diberikan oleh masyarakat atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak yang bersumber dari HAM. Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian dari hak atas kesehatan.
Pada hak dasar pertama adalah hak untuk hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai kumpulan sarana dan prasarana guna melindungi, menunjang dan meningkatkan kesehatan manusia yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dan mendapatkan perhatian yuridis. Prinsip-prinsip atau asas-asas HAM merupakan landasan bagi terwujudnya hak atas pelayanan kesehatan. Diantara prinsip-prinsip atau asas umum HAM tersebut terdapat asas yang terkait dengan pelayanan kesehatan yakni: prinsip kesetaraan, non-diskriminatif dan kewajiban negara.
Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Hak
atas pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah tanpa diskriminasi terhadap setiap orang termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa. Gangguan jiwa adalah sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (distress) atau hendaya (impairment/disability) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 (Riskesdas) di Indonesia menunjukan prevalensi gangguan jiwa mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1000 penduduk.
Sementara itu, menurut data WHO pada tahun 2016, secara global, terdapat sekitar 35 juta orang yang mengalami depresi, 60 juta orang dengangangguan Bipolar, 21 juta orang dengan Skizofrenia, dan 47,5 juta orang dengan demensia. Secara global, mayoritas dari mereka yang membutuhkan perawatan kesehatan jiwa di seluruh dunia tidak memiliki akses kelayanan kesehatan mental berkualitas tinggi. Stigma, kurangnya sumber daya manusia, model pemberian layanan yang terfragmentasi, dan kurangnya kapasitas penelitian untuk implementasi dan perubahan kebijakan berkontribusi pada kesenjangan perawatan kesehatan jiwa saat ini. Fakta yang dikeluarkan oleh WHO, Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) pada tahun 2008 telah memperkirakan bahwa lebih dari 75% orang dengan gangguan jiwa di negara-negara berkembang tidak memiliki akses kelayanan kesehatan. Laporan yang sama menyatakan bahwa setidaknya sepertiga pasien dengan Skizofrenia dan lebih dari setengahnya menderita Depresi, mengkonsumsi alkohol dan menyalahgunakan narkoba, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dalam setahun.
Tingginya jumlah ODGJ juga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah gaya hidup, budaya, lahan pekerjaan yang tidak memadai untuk menampung lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kian terus bertambah, hal ini menjadi salah satu kontributor yang memicu terjadinya stress atau gangguan jiwa di Indonesia. Pada umumnya pelayanan kesehatan pada ODGJ hanya ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa, sementara fasilitas pelayanan kesehatan lain belum semuanya menyediakan layanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa sebagian besar masih diberikan oleh dokter umum dan hanya sebagian kecil yang ditangani oleh dokter spesialis kesehatan jiwa. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah tenaga khusus kesehatan jiwa. Kendala dalam layanan non medis antara lain tidak tersebarnya tenaga non medis secara merata diseluruh daerah. Kondisi ini jelas tidak memberikan keadilan bagi ODGJ. Sebagai warga negara ODGJ memiliki hak yang sama seperti masyarakat pada umumnya. ODGJ berhak atas hidup yang membawa konsekuensi adanya hak-hak lain termasuk hak atas pelayanan kesehatan. Apabila hak atas pelayanan kesehatan bagi ODGJ terpenuhi, maka ODGJ dapat kembali menjadi sehat baik secara fisik maupun jiwa. Sehingga ODGJ dapat hidup setara dengan masyarakat pada umumnya, dan dapat berkarya untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuannya masing-masing di dalam kehidupan masyarakat.
Maka dari itu, negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ODGJ. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusai (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sesuai pengertian perlindungan hukum tersebut, maka suatu perlindungan hukum harus diberikan oleh pemerintah terhadap ODGJ dalam bentuk peraturan dan kebijakan tentang kesehatan yang harus direalisasikan di lapangan, yaitu melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ,penyediaan tenaga kesehatan jiwa serta perbekalan kesehatan jiwa yang memadai. Sehingga dapat memberikan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi ODGJ dalam pemenuhan perlindungan hak atas pelayanan kesehatannya.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berdasarkan prinsip-prinsip HAM?

Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitik. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder dan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, terutama terkait dengan bagaimana asas/prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia dijadikan landasan dalam penyusunan norma perlindungan bagi ODGJ. Adapun spesifikasi deskriptif analitik. Kajian pustaka merupakan metode pengumpulan datanya terutama untuk memperoleh data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah normative kualitatif.

 

B. PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAMPELAYANAN KESEHATAN

Beberapa prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional dapat ditemukan di hampir semua perjanjian internasional tentang HAM yaitu

1. Prinsip Kesetaraan yaitu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM
2. Prinsip non-diskriminasi

Salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perilaku yang seharusnya sama/setara

3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu

Secara garis besar prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM ditetapkan pada prinsip hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yaitu:

1. Hak untuk hidup: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak untuk memperoleh keadilan: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalu proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau apa yang menjadi semestinya. Maka dari itu keadilan sosial dapat terwujud apabila didalam masyarakat setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.

  
Dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelayanan kesehatan terkandung nilainilai moral antara lain:

1. Respect for autonomy (respecting the decision-making capacities of autonomus persons);
2. Nonmaleficence (avoiding the causation of harm);
3. Beneficence (providing benefits and balancing benefits, burdens and risk);
4. Justice (fairness in the distribution of benefits and risk).

C. PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI ODGJ

Dalam membahas mengapa ODGJ perlu mendapatkan perlindungan, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu pengertian tentang sakit jiwa atau sakit mental. O’Sullivan mengemukakan bahwa: “The words mental illness have taken the place of expressions such as unsoundness of mind and lunacy but the judges, who must provide definition where statutes fail, have not been to anxious to attempt to clarify "mental illness" Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa: “There are, of course, many reasons why there should be immense difficulties in arriving at a satisfactory definition of mental illness. To begin with, in so-called functional mental illness there is often a lack of any apparent physical signs that can be objectively ascertained by the techniques of physical medicine. This has led to the argument that in fact there is no mental illness at all and that what so-called functionally mentally ill people suffer from are various problems in adjusting to their environment. Some critics of the medical control of mental illness indeed argue that what is termed mental illness by the general run of people is a quite valid alternative state.
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa disebutkan bahwa:” Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya” Selanjutnya pada Pasal 1 butir 3 disebutkan bahwa: “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.”. Undang-Undang Kesehatan jiwa mengatur tentang hak ODGJ pada Pasal 70 yang prinsipnya bahwa ODGJ dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan atas hak memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, politik untuk memperoleh keadilan sosail.²⁴
Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, yaitu sebagai berikut: Membuat peraturan yang bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, menjamin hak-hak para subyek hukum serta menegakan peraturan, melalui hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata.
Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai salah satu cirinya adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Negara sebagai pemangku kebijakan memiliki kewajiban terhadap pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara, yaitu:²⁷

1. Kewajiban menghormati: Merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi warganya.
2. Kewajiban melindungi:Merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
3. Kewajiban memenuhi:Merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar semua hak-hak warga negaranya bisa terpenuhi. Negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 dengan jelas mengatur adanya hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dimana tujuannya adalah untuk memberikan jaminan pada setiap orang agar mendapatkan kehidupan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang ditujukan tanpa ada batasan kepada siapapun bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali termasuk bagi ODGJ.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam UUD’45, dapat diketemukan pada ketentuan berikut ini:

1. Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Pasal 28 B ayat (1) : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Pasal 28 B ayat (2) : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pasal 28 H ayat (1) : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Pasal 28 H ayat (3) : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Inti pengaturan dari Undang-Undang Kesehatan adalah hak hidup sehat bagi semua orang termasuk bagi ODGJ. Artinya bahwa ODGJ juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk itu Pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Inti pengaturan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa yaitu untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa, meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia.

 
Upaya kesehatan jiwa harus dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 33 Undang-Undang Kesehatan jiwa. Dijelaskan bahwa:

1. Untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa, pemerintah membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang dan komprehensif;
2. Sistem pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar; dan
b.Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan.

1. Sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa;
2. Fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa;
3. Perbekalan Kesehatan Jiwa;
4. Teknologi dan produk teknologi Kesehatan Jiwa; dan
5. Pendanaan Kesehatan Jiwa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa tercantum didalam Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa terdiri atas:

1. Tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
2. Tenaga profesional lainnya; dan
3. Tenaga lain yang terlatih di bidang Kesehatan Jiwa.

Hak atas fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud tertuang didalamPasal 48 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang meliputi,

1. Puskesmas dan jejaring klinik pratama, dan praktik dokter dengan kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa;
2. Rumah Sakit Umum;
3. Rumah Sakit Jiwa; dan
4. Rumah Perawatan.

Lebih lanjut fasilitas pelayanan kesehatan dijelaskan dalam Pasal 49 UndangUndang Kesehatan Jiwa:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 wajib menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Jiwa.
2. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan di klinik Kesehatan Jiwa atau sebutan lainnya.

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan jiwa;
3. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;

5.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan bidang kesehatan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga. Peraturan ini berfungsi untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan bidang kesehatan yang tepat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bertangggungjawab melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan. Salah satu SPM Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ melalui penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga khusus kesehatan jiwa serta penyediaan perbekalan kesehatan jiwa.

1. ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan secara paripurna. Artinya Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Umum dan Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan jiwa.
2. ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi dibidang kesehatan jiwa. Artinya pelayanan kesehatan ODGJ harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dalam bidang kesehatan jiwa, seperti dokter jiwa, perawat jiwa diwilayah kerja masing-masing.
3. ODGJ mendapatkan perbekalan kesehatan jiwa. Artinya ODGJ mendapatkan obatobatan psikofarma difasiltas kesehatan.

D. KESIMPULAN

1. Prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan kesehatan, merupakan landasan bagi pengaturan hukum dalam pelayanan kesehatan. Prinsip HAM secara umum yang berlaku dihampir setiap perjanjian internasional antara lain: prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi dan kewajiban untuk melindungi hak tertentu. Secara garis besar prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM ditetapkan pada prinsip hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yaitu: Hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh keadilan. Prinsip-prinsip HAM ini menjadi landasan dalam pelayanan kesehatan untuk mewujudkan hak atas kesehatan. Dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pelayanan kesehatan terkandung nilai-nilai moral antara lain: Respect for autonomy, Nonmaleficence, Beneficence dan Justice.
2. ODGJ memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang bersumber dari HAM, sama dengan orang lain pada umumnya. Melalui pengaturan tentang pelayanan kesehatan bagi ODGJ, Pemerintah bermaksud memberikan perlindungan terhadap hak pelayanan kesehatan ODGJ. Pengaturan dilakukan melalui pengundangan beberapa peraturan perundangundangan. Perundang-undangan dimaksud meliputi UUD 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, serta melalui Peraturan Menteri Kesetan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pengaturan hak pelayanan kesehatan ODGJ. Adapun pengaturan perlindungan hak pelayanan kesehatan bagi ODGJ antara lain, memiliki tujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Salah satu pelayanan kesehatan yang wajib diselenggarakan yaitu pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ.

.
DAFTAR REFERENSI
[4] Nasution, Bahder Johan, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, hal. 129
[5] Tengker, Fredy, 2007, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju
[6] rusdi, Maslim, 2013, Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas PPDGJ-III Dan DSM-5, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FKUnika Atmajaya
[7] Balitbang Kesehatan, 2013, Laporan Riset Kesehatan Dasar, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesi
[8] https://elshinta.com(Senin, 03 September 2018 - 12:00), Southeast Asia Mental Health Forum 2018 bahas kesehatan jiwa dan akses penanganannya.
[9] Adi Prasetyo, Yosep, 2009, Mewujudkan Pemenuhan HAM ODMK, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 26
[10] Rahardjo, Satjipto,  2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
[11]  Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta hal. 25
[12] Rahayu, 2010, Hukum Hak Asasi Manusia (HAM), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hal 2-3
[13] Herlambang, Susatyo, 2011, Etika Profesi Tenaga Kesehatan, Gosyen Publishing: Yogyakarta, hal.43
[14] Yustina, Endang Wahyati, 2018, Withdrawing Life Supports Therapy in Human Rights Perspective, ISSN: 2517-9616, dapat diakses melalui: https://tafpublications.com/gip_content/paper/jahms-4.2.1.pdf, hal. 34
[15] Nasution, Bahder Johan, op.cit, hal. 188-190.
[16] Ibid,.
[17]  Adi Prasetyo, Yosep, op.cit., hal. 34
[18]  Tilaar,,H.A.R., 2001, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia, Bandung: PT. Alumni, hal 11-13
^[19] ibid ,.
[20] Widanti, Agnes,  2005, Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 6-7
[21] Afandi, Dedi, “Hak  Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Ilmu Kedokteran,  Maret 2008, Jilid 2 Nomor 1, ISSN 1978-662X hal. 3
[22] Rahrdjo, Satjipto, op.cit hal. 53
[23] Riyadi, Machli dan Lidida Widia, 2017, Etika Dan Hukum Kebidanan, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 112-116
[24] Tengker, Fredy, op.cit., hal. 17
[25] Ibid, hal. 18
[26] den Exter,A (ed), 2010, Human Rights and Biomedicine, Antwerpen,Apeldorn,Portland: Maklu, hal. 52
[27] O’Sullivan, John, 1981, Mental Health and The Law, Sidney, The Law Book Company Ltd, hal.1
[28] Ibid hal 2
[29] Triwulan, Titik dan Shinta Febrina, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal.7
[30] Nasution, Bahder Johan op.cit,. hal.10
[31] Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta : Rineka Cipta hal.50-63
[32] SIREGAR, Rospita Adelina. Effective Communication Between Doctor and Patient Will Prevent Medical Dispute, 2013
 
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Post Terkait

---